MATERI BAB I KELAS IX

BAB I DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA dan PANDANGAN HIDUP BANGSA      A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa ...

BAB I

DINAMIKA PERWUJUDAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA dan PANDANGAN HIDUP BANGSA

     A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

Pancasila memiliki dua pengertian pokok, yaitu sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Kaelan dalam buku Pancasila Yuridis Kenegaraan menjelaskan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa dan memegang fungsi pokok sebagai dasar Negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila tersebut menjadikan alasan penting diterapkannya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, apakah penerapan Pancasila sebagai dasar negara sudah berjalan sebagaimana mestinya ?
agar lebih jelas, simak perkembangan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari awal kemerdekaan sampai sekarang.

1.                  Masa awal kemerdekaan (1945-1959)

Pada periode awal kemerdekaan, penerapan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Bangsa Indonesia harus menghadapi oknum yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideology lain yang tentunya bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Upaya-upaya yang dimaksud sebagai berikut:

a.                  Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di madiun tanggal 18 September 1948

Setelah Kabinet Hatta terbentuk pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin berbalik menjadi oposisi (partai penentang di dewan perwakilan, yang mengkritik pendapat/kebijakan politik golongan berkuasa). Dia menghimpun kekuatan golongan kiri dengan cara membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) di Surakarta, pada tanggal 26 Februari 1948. FDR terdiri atas Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri dan menggunakannya untuk menentang pemerintah. FDR menuntut agar pemerintah membatalkan persetujuan Renville. Padahal, persetujuan itu dibuat pada waktu Amir Syarifuddin menjadi perdana menteri, bahkan dia sendiri yang memimpin delegasi RI dalam perundingan yang menghasilkan persetujuan itu.

            FDR juga menentang program Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) Angkatan Perang yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Menurut Kabinet Hatta, melalui rasionalisasi, jumlah anggota angkatan perang akan dikurangi, sebab pemerintah tidak sanggup membiayai.

Kekuatan FDR bertambah dengan datangnya Musso, tokoh PKI tahun 1926, dari Rusia. Dia menyatakan bahwa revolusi Indonesia sudah menyimpang dari tujuan semula dan berkapitulasi terhadap imperialisme. Kepemimpinan Presiden Soekarno dikecamnya, Musso menuntut agar dalam menghadapi kaum imperialis, Indonesia memihak Rusia. Selanjutnya Musso mengorganisasi kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejak kedatangan Musso, kegiatan FDR/PKI semakin meningkat. Selain melancarkan agitasi menyerang pemerintah, mereka juga mengadakan kekacauan di berbagai tempat, termasuk melakukan sabotase di bidang ekonomi. Di Delanggu, PKI menggerakkan pemogokan buruh pabrik goni. Solo dijadikan daerah kacau. Pasukan Panembahan Senopati diadu domba dengan pasukan hijrah Siliwangi sehingga terjadi culik-menculik yang berkembang menjadi pertempuran. Penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya pun dilakukan oleh PKI.

Musso dan Amir Syarifuddin sedang di Purwodadi ketika kudeta di Madiun berlangsung. Mereka lalu segera ke Madiun, mendukung kudeta, dan mengambil alih pimpinan. Secara resmi mereka memproklamasikan  berdirinya soviet Republik Indonesia. Tindakan Musso dan Amir Syarifuddin tersebut memperjelas bahwa pemberontakan di Madiun di dalangi oleh PKI. Pada tanggal 18 September 1948 PKI memproklamasikan berdirinya Sovyet Republik Indonesia melalui radio pemancar Gelora Pemuda di Madiun. Dengan demikian, mereka menentang pemerintah RI yang sah.

            Presiden Soekarno secara tegas menyatakan kepada rakyat “pilih Soekarno-Hatta” atau “Musso-Amir”. Dampak dari pernyataan itu sangat besar. Rakyat memilih Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno memerintahkan Panglima besar Soedirman untuk menumpas pemberontakan PKI. Madiun diserbu dari daerah timur dan barat. Dalam tempo yang singkat kota madiun berhasil di duduki oleh TNI. Musso mati tertembak di Somoroto, Ponorogo. Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Branti. Sebelum mereka sempat diadili, pecah Agresi Militer II Belanda, beberapa orang tokoh PKI ditembak mati tapi banyak juga yang meloloskan diri.

            Dampak pemberontakan PKI Madiun:

1.      PKI tidak lagi menjadi ancaman bagi pemimpin Indonesia selama tahun 1950an

2.      Golongan kiri pada umumnya tidak lagi dipercaya dan banyak pemimpinnya yang dijebloskan ke penjara atau dihukum mati

3.      Kaum stalinis di faksi komunis telah lenyap dan kaum komunis nasional dan menganut pemikiran Tan Malaka membentuk partai Murba pada Oktober 1948

4.      Menimbulkan permusuhan antara tentara dan PKI serta antara Masyumi dan PKI

5.      Menarik simpati dan dukungan politik AS pada Revolusi Indonesia

b.              Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

Pemberontaan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmadji Marijan Kartsuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan di dirikannya Negara Islam Indonesia(NII) oleh Kartosuwiryo pada 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam

Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

*Masa Demokrasi Liberal ( 1950-1959)

Ciri-ciri demokrasi liberal sebaga berikut:

a.       Konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950;

b.      Sistem pemerintahan bersifat parlementer, yang mana kepala pemerintah dipegang seorang Perdana Menteri;

c.       Kabinet yang diterapkan mengikuti system parlementer, yang mana menteri-menterinya bertanggung jawab pada parlemen

Masa demokrasi liberal, dikenal pula sebagai masa demokrasi parlementer, yang menunjukkan peran parlementer sangat besar dalam perpolitikan di Indonesia saat itu. Selama kurun waktu antara 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia dipimpin oleh 7 kabinet yang bersifat parlementer. 7 kabinet tersebut yaitu:

1. Kabinet natsir (7 September 1950-21 Maret 1951)

2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (26 April-3 April 1952)

3. Kabinet Wilopo (2 April 1952-2 Juni 1953)

4. Ali Wongso (31 Juli 1953-22 Agustus 1955)

5. Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956

6. Ali Sastroamidjojo (20 Maret 1957-14 Maret 1957

7. Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959)

            Partai-partai pada masa demokrasi liberal sebagai berikut:

1.      PSI

2.      Masyumi

3.      NU

4.      PNI

5.      PKI

6.      Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

*Perkembangan politik pada masa Demokrasi Liberal

1. Kembali ke bentuk NKRI 17 Agustus 1950

Pada tanggal 8 maret 1950 pemerintah RIS, dengan persetujuan Parlemen dan Senat RIS, mengeluarkan Undang-undang Darurat. Berdasarkan Undang-undang Darurat tersebut, berturut-turut negara bagian menggabungkan diri dengan RI Yogyakarta sehingga pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri atas tiga negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT). Pada bulan Mei 1950 dilangsungkan perundingan antara RIS dan RI tentang pembentukan negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan, dan dibentuk negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan.

2.    Ketidakstabilan politik pada Masa Demokrasi Liberal

Factor yang menimbulkan ketidakstabilan politik tersebut diantaranya adalah :

1.      Masing-masing perdaa menteri yang berkuasa mementingkan partai/golongannya sendiri, karena itu menimbulkan pertentangan antar partai politik.

2.      Terjadinya gerakan-gerakan gangguan keamanan daerah

3.      Pemenrintah yang bersifat terpusat (sentralisasi) menimbulkan terjadinya kesenjangan antar pusat dan daerah.

3.    Pemilihan Umum I 1955

·         Pemilu pertama kalinya di Indonesia baru terlaksana pada tahun 1955, yakni pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap

·         System yang dipergunakan menurut UU No. 7 tahun 1953 adalah sistem proporsional. Dasar pemikirannya adalah untuk memberikan kesempatan pada partai-partai politik yang ada terutama partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR dan Konstituante

·         Dalam pemilu pertama ini dilakukan dua kali pemungutan suara, yakni:
a.) memilih anggota DPR ( 29 September 1955)

b.) memilih konstituante (15 Desember 1955)

4.    Dekrit Presiden (5 Juli 1959)

Kegagalan konstituante dalam menyusun UUD baru, ketidakstabilan politik yang ditandai dengan berganti-gantinya cabinet, serta adanya pemberontakan di berbagai daerah telah mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :

1.      Pembubaran Konstituante

2.      Pemberlakuan kembali UUD 1945

3.      Pembentukan MPRS dan DPAS

Dekrit Presiden memberi dampak positif dalam mencipatakan kestabilan politik, tetapi berdampak negative karena terlalu kuatnya peran presiden dalam pemerintahan. Setelah dikerluarkannya Dekrit Presiden, Indonesia memasuki babak baru yang disebut sebagai “Masa Demokrasi Terpimpin”.